JAKARTA - Setelah pencabutan Pasal 370 dan 35A Konstitusi India pada 5 Agustus 2019 oleh pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ...
JAKARTA - Setelah pencabutan Pasal 370 dan 35A Konstitusi India pada 5 Agustus 2019 oleh pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ada perdamaian dan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir.
"Hari yang bersejarah. Dua tahun lalu, pada hari ini, langkah besar pertama menuju #NewJammuKashmir telah diambil. Sejak saat itu, ada perdamaian dan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan ini. Buka bagian Your Voice dari modul Volunteer di Aplikasi NaMo untuk konten informatif, grafik, dan banyak lagi!" PM Modi mentweet pada 5 Agustus.
Negara bagian Jammu dan Kashmir (J&K) dibagi menjadi Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir dan Ladakh di bawah Undang-Undang Jammu dan Kashmir tahun 2019.
Dalam upaya untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di J&K, Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), sebuah think tank terkenal di Indonesia dan Asia Tenggara, telah menyelenggarakan webinar internasional berjudul "Dua tahun berlalu, Jammu dan Kashmir bergerak ke arah yang benar" pada tanggal 5 Agustus 2021.
Webinar ini menampilkan tiga pembicara terkemuka, termasuk Vishesh Kaul, yang berasal dari J&K.
"Selama dua tahun terakhir, terjadi pengurangan besar dalam jumlah serangan teror di Jammu dan Kashmir. Kita harus memuji Pemerintah India untuk ini," kata Vishesh, yang tinggal di New Delhi, di webinar.
Webinar dapat ditonton melalui tautan video YouTube berikut: https://www.youtube.com/watch?v=a_0bqTtg-gY
Menurut Menteri Persatuan Negara untuk Urusan Dalam Negeri India, G. Kishan Reddy, 244 insiden teror dilaporkan di J&K pada tahun 2020 dibandingkan dengan 594 insiden pada tahun 2019, sementara 221 teroris tewas pada tahun 2020 dibandingkan dengan 157 pada tahun 2019. Selama tujuh bulan di tahun ini, 92 teroris tewas oleh pasukan keamanan.
Vishesh menyebutkan bahwa Pakistan telah mensponsori semua kegiatan teroris di J&K.
Dengan membaiknya situasi keamanan di J&K, menurut Vishesh, ada perasaan baru di antara orang-orang.
"Saya pikir orang merasakan inklusi baru, rasa kebebasan baru," ujar Vishesh.
Semua partai politik sekarang menuntut kembalinya kenegaraan dari Wilayah Persatuan.
Dalam hal ini Perdana Menteri Modi telah memberikan jaminannya bahwa jika situasinya kembali normal, pemerintah pusat akan mengembalikan status negara bagian ke J&K. Pada bulan Oktober 2019, pemilihan Dewan Pembangunan Blok pertama diadakan dengan sukses.
Demikian pula, pemilihan Dewan Pembangunan Daerah juga dilaksanakan pada akhir tahun 2020.
"Pada dasarnya seluruh proses demokrasi kembali normal dan memungkinkan pemilih bebas untuk mengungkapkan kandidat seperti apa yang mereka ingin pilih? Standar hidup seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka ingin menjalankan hidup mereka," kata Vishesh.
Menurut Vishesh, ada niat yang kuat dari pemerintah pusat untuk mengubah situasi di J&K dan orang-orang di J&K juga ingin mengadopsi situasi baru tersebut.
Sementara itu, dalam paparannya, Veeramalla Anjaiah, peneliti senior di CSEAS, menyinggung tentang latar belakang sejarah dan inisiatif politik, ekonomi dan keamanan pemerintah pusat di J&K.
"Pencapaian terbesar pemerintahan baru di J&K, selama dua tahun terakhir, adalah 100 persen elektrifikasi di daerah. Dari anggaran yang dialokasikan sebesar $1.46 miliar untuk 2021-2022, 37 persen anggaran akan digunakan untuk proyek pembangunan dan infrastruktur," kata Anjaiah yang juga merupakan seorang wartawan senior.
Ia memuji iklim investasi baru di J&K. "Meskipun situasi pandemi COVID-19 yang terburuk, penyelenggara administrasi J&K telah menerima proposal investasi baru senilai lebih dari $2 miliar dari berbagai perusahaan," kata Anjaiah.
Akibat pencabutan Pasal 370, kata Anjaiah, seluruh 890 undang-undang pusat kini berlaku bagi J&K. Hukum-hukum ini dapat memenuhi kebutuhan banyak orang dan bersifat progresif. Bagian yang lebih lemah akan mendapatkan lebih banyak manfaat daripada sebelumnya.
"Kasta Terdaftar (SC) dan Suku Terjadwal (ST) akan memiliki reservasi dalam pekerjaan dan pendidikan. Hak-hak perempuan dilindungi sepenuhnya. Semakin banyak anak perempuan yang keluar dari rumah mereka dan diberdayakan dengan bekerja di luar," tambah Anjaiah.
Pembicara lainnya, Dr. Asep Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta lebih menekankan tentang pertumbuhan ekonomi J&K yang belum pernah terjadi sebelumnya selama dua tahun terakhir.
"Pada dasarnya, ekonomi Jammu dan Kashmir berbasis layanan dan berorientasi pada pertanian," ungkap Asep, yang juga merupakan moderator webinar.
Orang-orang di J&K, jelas Asep, adalah orang-orang yang kreatif. Mereka bisa membuat karpet terbaik di dunia. Kerajinan tangan dan hortikultura berkembang di J&K.
Sejak tahun 2019, pemerintah pusat telah memberikan banyak fasilitas baru kepada petani, pedagang dan pengrajin.
"Jammu dan Kashmir memiliki kebijakan industri yang menawarkan insentif dengan mekanisme single window clearance," kata Asep.
"Meskipun perekonomian Jammu dan Kashmir telah menunjukkan banyak kemajuan tetapi daerah tersebut masih menghadapi banyak tantangan dari segi keamanan," ujar Asep.
Ketiga pembicara webinar sepakat bahwa J&K memiliki masa depan yang cerah. J&K akan kembali menjadi sebuah negara bagian dan menikmati kemakmuran, kemajuan serta perdamaian di masa depan. (*)
Penulis: Dinda Annisa (Pemerhati Hubungan internasional yang tinggal di Jakarta)
