Dewan Pers Perlu Tertibkan Pengurus PWI, ITJI Daerah yang Asal Ngomong Soal PPWI

Foto: Ketua II DPN PPWI, Danny PH Siagian, SE., MM (tengah) bersama Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA (kiri) saat membe...

Foto: Ketua II DPN PPWI, Danny PH Siagian, SE., MM (tengah) bersama Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA (kiri) saat memberi pelatihan jurnalistik di BAIS, Jaksel.


JAKARTA - Jika Dewan Pers (DP) merasa paling bertanggungjawab terhadap seluruh organisasi wartawan yang menjadi konstituennya, maka DP harus bisa menertibkan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ITJI daerah Papua, yang asal ngomong soal Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Hal ini dikatakan Ketua II/ Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI), Danny PH Siagian, SE., MM terkait adanya video yang beredar, dimana isinya, Ketua PWI Sorong Raya, Wahyudi, Ketua IJTI Papua Barat & Maluku, Chanry Andrew Suripatty dan kawan-kawannya, menggelar konperensi pers di kantor Walikota Sorong, Rabu (20/04/2022), yang mengatakan PPWI ilegal.

"Dewan Pers harus tertibkan Ketua PWI Sorong Raya, Wahyudi Ketua IJTI Papua Barat & Maluku, Chanry Andrew Suripatty dan kawan-kawannya, yang asal ngomong seenak udelnya. Apa dasarnya mereka ngomong PPWI ilegal. Koq berani-beraninya mereka memberi keterangan yang menyesatkan ya?," ujarnya kepada beberapa awak media, tak lama setelah melihat video tersebut, Rabu (20/04/2022) di Jakarta.

Menurut Danny Siagian, perkataan Wahyudi, Ketua IJTI Papua Barat & Maluku, Chanry Andrew Suripatty dkk sudah sangat menyinggung dan masuk dalam pelanggaran UU ITE.  

"Perkataan Wahyudi, Chanry Andrew Suripatty dkk itu sangat menyinggung dan bisa masuk dalam pelanggaran UU ITE. Karena sudah membuat keterangan menyesatkan, dan perbuatan tidak menyenangkan," tandasnya.

Dikatakan Danny Siagian, mestinya orang-orang yang katanya profesional dan terdidik, apalagi wartawan, mestinya turut memelihara ketentraman di masyarakat.

"Saya jadi heran juga. Katanya orang-orang PWI itu profesional dan terdidik ya?. Apalagi wartawan, yang perannya memberi informasi yang benar terhadap masyarakat. Turut mencerdaskan bangsa. Lho..koq malah membuat keterangan sembarangan?. Yang begini bahaya ini," protesnya.

Sebab itu, Danny Siagian menegaskan, Dewan Pers yang bertanggungjawab atas seluruh kekisruhan yang terjadi di kalangan dunia pers.

"Jadi, Dewan Pers harus bertanggungjawab atas seluruh kekisruhan yang terjadi di kalangan dunia pers. Karena sebelumnya juga Dewan Pers lewat Wakil Ketuanya, Hendri Ch. Bangun telah menuding PPWI dengan pernyataan "PPWI Bukan Organisasi Wartawan dan Bisa Rusak Pers Nasional," di media lampung.poskota.co.id, 15 Maret 2022 lalu," bebernya. 

Bahkan Danny mencatat, 14 Maret 2022 lalu, Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Lampung yang juga Ahli Pers Dewan Pers, Iskandar Zulkarnain menggiring opini diskriminatif di media, dengan menyebut "Jadi publik harus tahu mana perusahaan pers yang benar-benar terdaftar dan mana wartawan bodong yang berbuat melanggar hukum". Dia mengomentari Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke dkk, yang ditangkap Tim Gabungan Resmob Polres Lampung Timur dan Polda Lampung, dalam kasus merobohkan papan bunga. 

Dijelaskan Danny Siagian yang pernah jadi Narasumber Pelatihan Jurnalistik di Mabes TNI, Mabes Polri dan beberapa Polda, Mako Paspampres, Mako Kopassus, BAIS ini, PPWI adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah para jurnalis warga (citizen journalist) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 November 2007.

Tentu, sebagai organisasi yang mandiri dan independen, PPWI memiliki berbagai administratif yang dipersyaratkan Negara, seperti: Akte Notaris Pendirian, di Notaris Abdul Salam, SH Nomor 17, Tgl. 19 November 2007; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008240.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PPWI; Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Nomor: 228/D.III.2/V/2010; NPWP PPWI: 02.369.135.5-025.000; bahkan Keterangan Domisili dari Gedung Dewan Pers, Nomor: 210/III/YPSPN/008 dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kantor Kecamatan Gambir, Nomor: 0071/1.824.1/08; AD/ART; dan lain-lain. 

Tak hanya itu, lanjut Danny, PPWI telah memiliki 22 DPD di 22 provinsi; dan lebih dari 100 DPC kabupaten/kota, dengan jumlah total anggota aktif tidak kurang dari 4.000 orang. Sejak 2008 PPWI telah membangun dan mengelola media online Nasional bernama Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) dengan link www.pewarta-indonesia.com, berkembang bersama sekitar 200 media massa yang berafiliasi dengan PPWI.

Jadi, tegas Danny yang juga Dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini, jika ada yang mengatakan PPWI ilegal, maka itu sudah sangat keliru dan keterlaluan.

"Jadi, kalau masih ada yang mengatakan PPWI ilegal, itu sudah sangat keterlaluan dan menyesatkan masyarakat. Apalagi mengatakan nada ancaman 1x24 jam segala. Nampaknya perlu diselesaikan secara hukum nih," pungkasnya. 

Sementara itu diketahui, dari video yang beredar, Ketua PWI Sorong Raya, Wahyudi Ketua IJTI Papua Barat & Maluku, Chanry Andrew Suripatty, dkk membuat pernyataan yang mendiskreditkan PPWI, dengan tuduhan PPWI ilegal. Bahkan Ketua IJTI Papua Barat & Maluku, Chanry Andrew Suripatty menghimbau, agar instansi-instansi di daerah Sorong dan Papua Barat, berhati-hati dan menolak anggota PPWI. (AR/Red)

Sumber: DPN PPWI


KOMENTAR

BLOGGER

JAKARTA


HUKUM

Name

Aceh #Tenggelam Aceh Aceh Barat Aceh Barat Daya Aceh Besar Aceh Jaya Aceh Selatan Aceh Singgkil Aceh Singkil Aceh Tamiang Aceh Tengah Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Utara Agama Asahan Badak Banten Bakti Sosial Bali Banda Aceh Bandar Lampung Bandung Banjar Banjir Banten Banteng Banyumas Batu Bekasi Bencana Alam Berita Pilihan Berita Utama Bhayangkari Bireun BNN BNPT Bogor Boyolali BPJS BRI Budaya Catatan Redaksi Ciamis Cilacap Cilegon Daerah Dandim Demo Depok Desa DPDRI Ekonomi Foto Foto Video Garut Gaya Hidup Gayahidup Gayo Lues Gemar Hankam Headliene Headline Headline. Hiburan HSN Hukum HUT Bhayangkara HUT RI Idul Adha Ikan Indro Tjahyono Info Covid-19 Infrakstruktur Infrastruktur Insfrastrktur Insfrastruktur Intelijen Internasional Iternasional Jakarta Jalan Jalan Macet Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah TNI Jawa Timur Jayapura Jepang Joneponto Jumat Bersih Kalimantan Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kappija Karya Bakti Katingan KCK Kebakaran Kebudayaan Kebumen KEDIRI Kedsehatan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Kemanunggalan Kemendes Kementan Kendari Kerawang Kesehatan KIP Aceh Singkil Kolaka Komsos Komunikasi Sosial Konawe Selatan Kontruksi Korban Konflik Korea Selatan Korupsi Kota Tebing Tinggi Kotim KPK KPU Kuala Baru Lampung Lampung Selatan Langsa Lebak Legislatif Lhokseumawe Lingkungan Lowongan Wartawan Magelang Magetan Makan Malang Maluku Manado Maroko Mataram Medan Meulaboh MTQ Mukti Jaya Nabire Nagan Raya Narkoba Nasional Nasuonal NTB Oku Selatan Olagraga Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Ormas Padang Palalawan Pamekasan Pandeglang Papua Papua Barat Parawisata Pasca Bencana Pasca Bencana Alam Pati Patroli Peemrintahan Pekalongan Peletakan Pemalang Pemerintah Pemerintah Desa Pemerintahan Penanggalan Pendididkan Pendidikan Penekanan Penghijauan Peraih Perikanan Peristiwa Peristiwa Aceh Perkebunan Pers Persit Pertama Pertanian Perustia Peternakan Pilek PKB Politik Politik Headline Polres Aceh Utara Polri Poltik Pontianak Poso PPWI Pramuka Presiden Jokowi Prestasi Profil PT Latinusa Tbk PT PLB PT Socfindo PT Socfindo Kebun Lae Butar PT.PLB PT.Socfindo Puisi Pulau Banyak Purbalingga Purbalinnga Purwokerto Purworejo PWI Rabat Ragam Rakyat Rapid Test Riau RSUD Aceh Singkil Rundeng Sanggau Semarang Sengketa Lahan Seoul Serang Sijunjung Singkawang Singkohor Sosial Sosialisasi Subulussalam Sukarejo Sulawesi Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Sumedang Sumut Surabaya Surakarta Tanggerang Tasikmalaya Tegal Terkini TMMD TNI Tobasa Tokoh Ucapan HUT RI Ucapan Idul Fitri Ucapan Selamat Ucapan Selamat HUT KE 75 RI Unjuk Rasa Video Wisata wisata budaya Yogyakarta Yonif Raeder 301 Yonif Raeder 301/PKS Ziarah
false
ltr
item
NKRITERKINI.COM: Dewan Pers Perlu Tertibkan Pengurus PWI, ITJI Daerah yang Asal Ngomong Soal PPWI
Dewan Pers Perlu Tertibkan Pengurus PWI, ITJI Daerah yang Asal Ngomong Soal PPWI
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0rBt6lde9LcETR0KsDdPMkJZeCXj1LScTt7IrZyrGpsIo1Rj4qFIqrqAz_4reZXGE64vPa7ZjwYke-VET-sN4bBOFtv4y1CwFOLeBE7Qfz1DjrbT9BzIVmCIbuLeB2D2wm9BRXxTX2qFxrbtxhG6hJoaWy5jrEXW0DE6xFODuPulf4DPixKC9-DzGzQ=w640-h476
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0rBt6lde9LcETR0KsDdPMkJZeCXj1LScTt7IrZyrGpsIo1Rj4qFIqrqAz_4reZXGE64vPa7ZjwYke-VET-sN4bBOFtv4y1CwFOLeBE7Qfz1DjrbT9BzIVmCIbuLeB2D2wm9BRXxTX2qFxrbtxhG6hJoaWy5jrEXW0DE6xFODuPulf4DPixKC9-DzGzQ=s72-w640-c-h476
NKRITERKINI.COM
https://www.nkriterkini.com/2022/04/dewan-pers-perlu-tertibkan-pengurus-pwi.html
https://www.nkriterkini.com/
https://www.nkriterkini.com/
https://www.nkriterkini.com/2022/04/dewan-pers-perlu-tertibkan-pengurus-pwi.html
true
6142316263983909778
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DISARANKAN UNTUK DI BACA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy