PADANG - Bicara kesejahteraan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi semenjak pandemi Covid-19...
PADANG - Bicara kesejahteraan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi semenjak pandemi Covid-19, bukan hanya berdampak pada kesehatan namun juga ekonomi, sosial dan politik. Kesenjangan semakin meningkat, berefek pada meningkatnya angka kemiskinan. Diperlukan koordinasi dan singkronisasi sehingga hadir sinergi dan kolaborasi.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi saat memberikan sambutan sekaligus membuka Koordinasi dan Sinkronisasi Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, di Emersia Hotel, Batusangkar, Selasa (22/2/2022) malam.
Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, menurut Buya Mahyeldi, memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah pusat, daerah, sektor swasta dan masyarakat. Apalagi dengan anggaran daerah sangat terbatas dan sangat tergantung pada suntikan dana dari pusat, sementara persoalan yang harus diselesaikan cukup banyak. Sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi yang akan bisa menghadirkan berbagai program yang menjadi solusi.
"Tidak ada jalan lain, kita harus sinergi dan koordinasi sehingga hadir kolaborasi, dan fokus. Jika tidak begitu, dengan keterbatasan dana daerah, program tidak bisa optimal dan minim outcome. Hanya sebatas pekerjaan selesai, tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar gubernur.
Ditambahkan Buya Mahyeldi, banyak program-program di provinsi, yang perlu kolaborasi dan sinkronisasi dengan kabupaten dan kota. Diantaranya yang paling utama adalah program pertanian, peternakan dan kehutanan yang memiliki potensi besar. Seperti pemanfaatan 240 ribu hektar lahan perhutanan sosial, yang merupakan potensi besar untuk kesejahteraan msyarakat di nagari-nagari tanpa merusak hutan.
Potensi lainnya adalah, kearifan lokal dengan adanya para perantau yang memiliki ikatan emosional dengan kampung halaman atau nagari. Namun perlu disiapkan data orang mampu, bukan hanya data orang miskin seperti selama ini.
"Jangan panik, kuncinya perlu data yang akurat. Data kemiskinan, kekayaan, sukunya dan data para perantau. Angka kemiskinan itu kan jauh lebih sedikit dari angka yang mampu. Misalnya angka kemiskinan 10 atau 20 persen sekalipun, berarti sisanya yang 90 atau 80 persen adalah orang mampu, tergantung bagaimana memanagenya lagi," lanjut gubernur.
Gubernur berharap dengan kegiatan ini, sebagian permasalahan yang ada di daerah bisa dikurangi, sehingga kehadiran pemerintah bisa dirasakan masyarakat. Jangan sebaliknya, keberadaan pemerintah, seperti tidak ada.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial, Arry Yuswandi dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka
menjaring isu-isu strategis dan informasi mengenai pembangunan kesejahteraan sosial dan sinkronisasi program kesejahteraan sosial yang berkembang.
"Khususnya terkait kebencanaan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, validasi data terpadu kesejahteraan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, sistem layanan rujukan terpadu, serta isu-isu lain baik di provinsi maupun kabupaten dan kota," ujar Arry.
Peserta kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut, berasal dari 65 instansi, OPD terkait, dinas sosial dan Bappeda kabupaten dan kota, UPTD Dinas dan Lembaga Pelayanan Kesos.
Sebagai narasumber, hadir dari Kemensos RI dengan materi tantang kebijakan nasional pengelolaan DTKS, serta narasumber dari
Bappeda Sumbar, tentang penyelarasan program dinas sosial berdasarkan isu strategis yang lebih konkrit dan realistis.(doa/MMC)
Sumber: Dinas Kominfotik Sumbar
