ACEH SINGKIL - Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada umumnya dilakukan untuk meningkatkan etos kerja untuk kepentingan perbaikan mutu organisasi.
"Karenanya, mutasi harus dilakukan secara terencana, kepentingan kompetensi dan kebutuhan organisasi, dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan," kata Hambalisyah Sinaga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3), di Aceh Singkil.
Hambali yang merupakan salah seorang PNS menilai bahwa proses mutasi di Lingkungan Pemda Kabupaten Aceh Singkil masih lekat degan unsur suka atau tidak suka, bukan prestasi atau kebutuhan organisasi.
"Kita lihat sendiri, banyak yang dimutasi seperti salah alamat. Kurang sesuai kualifikasi pendidikan, tetapi tetap dipertahankan," ujarnya.
Terkait mutasi PNS, Ia mengungkapkan telah melakukan penelusuran pada salah satu Dinas di Aceh Singkil. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, Ia mendapati ada sekitar 5 orang PNS yang dinilai kurang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi maupun kebutuhan.
"Karenanya, mutasi harus dilakukan secara terencana, kepentingan kompetensi dan kebutuhan organisasi, dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan," kata Hambalisyah Sinaga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3), di Aceh Singkil.
Hambali yang merupakan salah seorang PNS menilai bahwa proses mutasi di Lingkungan Pemda Kabupaten Aceh Singkil masih lekat degan unsur suka atau tidak suka, bukan prestasi atau kebutuhan organisasi.
"Kita lihat sendiri, banyak yang dimutasi seperti salah alamat. Kurang sesuai kualifikasi pendidikan, tetapi tetap dipertahankan," ujarnya.
Terkait mutasi PNS, Ia mengungkapkan telah melakukan penelusuran pada salah satu Dinas di Aceh Singkil. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, Ia mendapati ada sekitar 5 orang PNS yang dinilai kurang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi maupun kebutuhan.
Tidak hanya itu, pasca dimutasi, Hambali yang sebelumnya bertugas sebagai salah seorang tenaga pendidik juga ikut melakukan penelusuran siapa dibalik mutasi yang menurut penilaiannya itu terkesan asal-asalan dan kurang berdasarkan pada kebutuhan.
"Setelah saya telusuri, ternyata banyak PNS yang mengalami nasib yang sama. Seperti ada Magister Kesehatan bertugas sebagai Kabid Pengembangan Sumber Daya Dinas Syari'at Islam, ada juga Sarjana Kehutanan bertugas sebagai Kabid Bina Hukum Syari'at Islam," ungkap Hambali.
Tidak hanya itu, salah seorang oknum Kepala SD di Kecamatan Gunung Meriah juga ikut dipindah tugaskan ke salah satu SD di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat (daerah Kepulauan).
Padahal, kata Hambali, oknum kepala sekolah tersebut sudah menetap di Kecamatan Gunung Meriah. Belum lagi, tambahnya, banyak nya ASN yang di tempatkan yang kurang sesuai dengan ahli dan bidangnya. Seharusnya, kata Hambali, mutasi jangan karena adanya dendam atau rasa tidak suka terhadap seseorang.
"Karena, mutasi yang asal-asalan, apalagi tidak berdasarkan pada kebutuhan akan merugikan daerah, karena kompetensi dan kebutuhan pegawai yang tidak sesuai," jelasnya.
Disamping itu, mutasi semacam itu, juga akan dapat memperburuk citra kepemimpinan seorang Bupati yang dinilai kurang pandai dalam memanage pegawainya.
Oleh karena itu, menurut Hambali, BKPSDM Aceh Singkil selaku badan yang menangani urusan mutasi PNS di Aceh Singkil harus segera di evaluasi.
"Kalau Bapak Bupati menginginkan Aceh Singkil ini lebih maju, sudah sewajarnya kinerja Kepala BKPSDM dan jajaran untuk dilakukan evaluasi, karena sudah cukup lelucon yang selama ini dipertontonkan," tegasnya.
Hambali juga menyampaikan, walaupun Kepala BKPSDM Aceh Singkil saat ini dijabat oleh adik kandung Wakil Bupati, namun demi kemajuan Aceh Singkil kearah yang lebih baik, tidak ada salahnya jika Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BKPSDM Aceh Singkil dan jajaran.
"Makanya ada Dinas yang PNS nya lebih, ada yang kurang. Ada yang sarjana kesehatan tapi ditempatkan di Syari'at Islam, sehingga terkesan seperti asal-asalan," katanya.
Hambali menambahkan, mutasi merupakan wewenang Bupati selaku kepala Daerah. Akan tetapi, ada bagian khusus yang menanganai manajemen Pegawai Negeri Sipil yakni BKPSDM.
Karenanya, kata Hambali, sebelum sampai kepada Bupati, seharusnya sudah dimatangkan terlebih dahulu di BKPSDM.
"Jadi, semua kekacauan mutasi di Aceh Singkil ini menurut saya ulah BKPSDM yang bekerja kurang professional. Karena itu, kalau mau maju, menurut saya, Bapak Bupati harus berani mengevaluasi Kinerja kepala BKPSDM dan jajarannya," Pinta Hambali.
Tanggapan BKPSDM Aceh Singkil
Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil, Ali Hasmi justru mengungkapkan pemindahan Hambalisyah Sinaga dari Pengadministrasi Surat pada UPTD SPF SD Danau Bungara ke Dinas Satpol PP dan WH pada jabatan Polisi Wilayatul Hisbah.
Menurutnya, mutasi yang bersangkutan tersebut tepat. Sebab selama ini Hambalisyah sangat konsen terhadap penegakan syariat Islam.
"Selama ini saudara Hambali sangat konsen terhadap penegakan syariat Islam dan menilai bahwa di Satpol PP dan WH tidak berani menegakkan aturan. Sehingga diharapkan saudara Hambalisyah dapat membantu dan memperkuat Satpol PP dan WH," kata Ali Hasmi sebagaimana dilansir aceh.tribunnews.com.
Ali Hasmi juga menilai Hambalisyah seolah-olah beranggapan bukan PNS. "Tetapi lebih kepada pengamat. Jadi alangkah baiknya yang bersangkutan membantu Pol PP dan WH menegakkan qanun tentang syariat Islam," tukasnya.
Saat dikonfirmasi Ali Hasmi, menunjukan statement Hambalisyah di media masa. Salah satunya atasnama Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Dayah (FKPD) Aceh Singkil, mengancam akan mendemo kantor bupati jika Pemkab setempat tidak terbitkan surat larangan pelaksanaan hiburan malam hari, khususnya di tempat pesta perkawinan.
"Masak seorang PNS mengancam-ancam pimpinannya," tegas Ali Hasmi. (***/Red)
Komentar
Terimakasih Atas Kunjungannya,