LEBAK- Ikatan Mahasiswa Muhamadiah (IMM) dan Pelajar Islam Indonesia (PII) melakukan aksi unjuk rasa di Sepan Kantor Badan Penanggulanga...
LEBAK- Ikatan Mahasiswa Muhamadiah (IMM) dan Pelajar Islam Indonesia (PII) melakukan aksi unjuk rasa di Sepan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Banten, Jum'at (25/9/2020).
Dalam aksi itu juga ikut melibatkan organisasi kemahasiswaan dan pelajar dari Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) PW Rangkasbitung dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Lebak.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui BPBD Lebak untuk mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Lebak.
"Kami meminta kepada Pemkab Lebak beserta BPBD lebak untuk mengevaluasi besar-besaran tentang penangan pasca bencana awal tahun 2020," kata Korlap aski Muhamad Wahyu.
Pemkab Lebak, sambungnya, saat ini masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk memikirkan nasib warga di 6 Kecamatan yang menjadi korban pada bencana banjir bandang yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu.
Disampaikannya, bahwa sebahagian waega korban terdampak banjir bandang hingga kini masih ditemukan adanya yang belum memiliki tempat tinggal yang layak sehingga masih menempati Hunian Sementara (Huntara).
Selain itu, para korban bencana juga masih belum mendapatkan haknya yakni bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH), dan Stimulan yang telah dijanjikan oleh Pemerintah.
Untuk itu, Wahyu meminta Pemkab dan BPBD Lebak dapat menyelesaikan berbagai peryaratan administrasi guna mempercepat penyaluran bantuan baik DTH, dan Stimulan yang telah menjadi hak para korban terdampak bencana.
" Kita harap hak para korban terdampak bencana ini dapat segera terelasi, jangan hambat dengan persyaratan administrasi yang terbelit-belit," sebutnya.
Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Lebak Ajis Suhendi mengatakan, untuk bantuan DTH sendiri saat ini sudah mulai tersalurkan ke rekening masing-masing korban terdampak bencana di dua Kecamatan yakni Maja dan Curugbitung melalui Bank penyalur. Ia menargetkan, untuk 4 Kecamatan lainnya, DTH akan mulai tersalurkan pada 28 September 2020.
Untuk bantuan dana stimulan, kata Ajis, pihaknya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan stimulan yang senilai Rp. 10 juta untuk korban terdampak bencana yang rumahnya mengalami rusak ringan, Rp. 25 juta untuk rusak sedang, dan Rp 50 juta untuk rusak berat.
"Persyaratan administrasi telah kami lengkapi, InsyaAllah pada tanggal 28 nanti dapat mulai disalurkan untuk 4 Kecamatan lagi," ungkapnya. (d.s)
