Tokoh pendiri Provinsi Banten, Embay Mulya Syarief. NKRITERKINI.COM , BANTEN - Langkah Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menunjuk Ban...
 |
| Tokoh pendiri Provinsi Banten, Embay Mulya Syarief. |
NKRITERKINI.COM, BANTEN - Langkah Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menunjuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Kantor Cabang Khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik pemerintah Provinsi Banten yang sebelumnya ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten di pertanyakan.
"Semestinya pemerintah provinsi Banten sebagai pemilik Bank Banten harus membesarkan Bank Banten dan bukan malah mengecilkan kebijakan terhadap Bank Banten," kata salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten, Embay Mulya Syarief, Minggu (26/4/2020) di Banten.
Apalagi, kata dia, penganggaran APBD dari pemerintah provinsi Banten ke Bank Banten juga sudah di setujui oleh DPRD Banten. "Seharusnya, Pemprov segera melaksanakan untuk memperkuat keberlangsungan Bank Banten sesuai prosedur yang berlaku," ungkapnya.
Sementara itu, Kordinator Forum Transfaransi Indonesia (FTI) Sukri Alvin juga menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemprov Banten dengan memindahkan Kasda dari Bank Banten ke Bank BJB menimbulkan tanda tanya besar.
 |
| Kordinator Forum Transfaransi Indonesia, Sukri Alvin. |
"Seharusnya pemprov Banten memperkuat keberadaan Bank Banten dengan mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan kehidupan Bank Banten satu satunya milik masyarakat Banten dan bukannya memindahkan kas daerah dari Bank Banten ke Bank BJB," katanya.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari mengatakan dengan adanya keputusan pengelolaan kasda tersebut, maka pihaknya sudah menyampaikan surat edaran mengenai pembayaran pajak, retribusi dan lainya yang sebelumnya ke Bank Banten dialihkan ke BJB mulai Rabu 22 April 2020.
Namun demikian, lanjutnya, jika masih ada yang melakukan pembayaran melalui Bank Banten tidak masalah, karena nantinya Bank Banten yang akan mengalihkan ke Bank BJB.
"Kita tugasnya hanya mencari uang untuk pendapatan, jika ada kebijakan dari atas begitu, ya kita ikuti saya dan untuk urusan kas daerah itu kan ada BPKAD," ujar Opar sohari. (firmansyah)
